fraksipan.id – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase krusial dalam merespons dampak nyata perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam di berbagai wilayah tanah air.
Penegasan itu disampaikan Eddy Soeparno saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam pertemuan dengan Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Emirat Arab (UEA), Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi. Pertemuan tersebut berlangsung dalam rangkaian agenda Abu Dhabi Sustainability Week di Abu Dhabi.
Dalam pertemuan bersama jajaran pemangku kepentingan UEA di bidang iklim dan energi terbarukan, Eddy menyampaikan bahwa sebagai pimpinan MPR RI, dirinya terus mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan iklim Indonesia berjalan secara terkoordinasi, terukur, dan berkeadilan.
Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia itu menekankan bahwa bagi Indonesia, perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, melainkan persoalan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, energi, ekonomi, hingga keadilan sosial.
“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dirancang untuk memperkuat tata kelola nasional dalam menghadapi perubahan iklim, mulai dari aspek mitigasi, adaptasi, pengurangan risiko bencana, hingga pemulihan pasca-bencana,” ujar Eddy.
Ia menambahkan, regulasi tersebut juga diharapkan mampu menjawab tantangan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penanganan dampak perubahan iklim secara terpadu.
Dalam konteks itu, Eddy Soeparno menilai dialog dan kerja sama dengan Uni Emirat Arab menjadi sangat penting. UEA dinilai memiliki pengalaman dalam pengembangan kebijakan transisi energi, pembiayaan iklim, serta inovasi teknologi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang rentan.
Wakil Ketua Umum PAN ini juga menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk memperkuat kerja sama internasional, baik melalui pertukaran pengetahuan, investasi hijau, maupun pengembangan skema pembiayaan adaptasi iklim.
“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim bertujuan menurunkan emisi sesuai target Net Zero Emission 2060, sekaligus memastikan pemerintah memiliki kapasitas mitigasi dalam menghadapi bencana yang semakin sering terjadi. Di sinilah pentingnya kolaborasi global,” pungkas Eddy Soeparno.