fraksipan.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Aqib Ardiansyah, menekankan pentingnya percepatan koordinasi lintas sektoral untuk menyelesaikan persoalan perizinan lahan yang dinilai menghambat peningkatan lifting minyak dan gas bumi nasional.
Hal tersebut disampaikan Aqib dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama jajaran direksi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Gedung DPR RI, Senin (25/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Aqib menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi sektor hulu migas, khususnya persoalan tumpang tindih kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang berdampak terhadap proses pengembangan sejumlah wilayah kerja strategis.
“Kami selalu mendengar adanya persoalan klasik di wilayah PHE, khususnya terkait masalah lahan dan perizinan. Kami ingin tahu sejauh mana langkah konkret Pertamina dalam memetakan dan menyelesaikan hambatan perizinan, seperti masalah LSD ini,” ujar Aqib.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PHE, Awang Lazuardi, menjelaskan bahwa salah satu proyek yang tengah dipercepat pengembangannya adalah Lapangan Akasia Prima di Balongan, Indramayu, yang saat ini masih terkendala persoalan irisan lahan dengan kawasan LSD.
Menurut Awang, PHE telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pemerintah daerah setempat untuk menindaklanjuti solusi yang diarahkan pemerintah pusat.
Ia menyebut penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan dukungan dan sinergi yang kuat antarinstansi karena melibatkan lintas kewenangan.
Awang juga mengungkapkan potensi besar yang dimiliki Lapangan Akasia Prima apabila persoalan lahan berhasil dituntaskan. Saat ini lapangan tersebut baru memproduksi sekitar 3.500 barrel oil per day (BOPD), namun diproyeksikan dapat meningkat hingga 15.000 BOPD dalam tiga tahun mendatang.
“Jika seandainya dalam waktu tiga tahun itu bisa kita selesaikan, ini akan menjadi salah satu kontributor yang cukup besar di regional Jawa, khususnya di Zona 7,” jelas Awang.
Mendengar paparan tersebut, Aqib menilai penyelesaian satu proyek strategis saja dapat memberikan dampak signifikan terhadap ketahanan energi nasional dan target lifting migas pemerintah.
“Hanya dari satu lapangan saja potensi peningkatannya luar biasa. Oleh karena itu, kami di DPR RI sangat mendukung penuh langkah-langkah mitigasi dan koordinasi out of the box yang dilakukan teman-teman PHE,” kata Aqib.
Ia berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga dapat terus diperkuat agar target produksi migas nasional tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global.
“Sinergi lintas sektoral seperti ini harus dikawal ketat agar target lifting migas kita tetap aman di tengah situasi tantangan geopolitik global saat ini,” pungkasnya.