fraksipan.id – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Okta Kumala Dewi, memberikan perhatian serius terkait kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memblokir fitur login bagi editor pada platform Wikipedia.
Langkah ini diambil menanggapi desakan dari Koalisi Damai yang meminta pemerintah segera mencabut pemblokiran tersebut. Koalisi menilai kebijakan tersebut menghambat partisipasi kontributor dalam penyuntingan dan pengawasan konten di situs ensiklopedia daring tersebut.
Okta menegaskan bahwa Komdigi harus segera memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai latar belakang kebijakan tersebut untuk menghindari spekulasi yang meresahkan.
“Komdigi perlu menyampaikan pernyataan resmi agar ada kejelasan. Kebijakan yang berdampak pada akses informasi publik harus dijelaskan secara transparan dan akuntabel,” ujar Okta.
Menurut legislator PAN ini, keterbukaan informasi sangat krusial agar masyarakat memahami konteks kebijakan pemerintah, mengingat Wikipedia merupakan platform yang sangat diandalkan untuk kebutuhan pendidikan dan literasi digital.
Kepatuhan PSE dan Kedaulatan Digital
Terkait dugaan penyebab pemblokiran, Okta menyatakan bahwa jika hal ini disebabkan oleh belum adanya pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), maka tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pihak pengelola platform.
“Jika memang belum dilakukan pendaftaran PSE, artinya itu merupakan kelalaian dari perusahaan tersebut, apalagi sebelumnya sudah diberikan pemberitahuan oleh Komdigi. Semua penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi dan melayani masyarakat Indonesia wajib mematuhi ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kewajiban pendaftaran PSE adalah mekanisme penting untuk pengawasan dan perlindungan hukum di ruang digital yang berlaku bagi seluruh perusahaan, baik lokal maupun asing. Okta juga menekankan bahwa setiap entitas global yang beroperasi di tanah air harus menghormati hukum nasional.
“Kedaulatan digital adalah bagian dari kedaulatan negara. Setiap perusahaan asing yang ingin beroperasi di Indonesia wajib mengikuti regulasi yang berlaku. Ini demi perlindungan pengguna dan kepastian hukum di ruang digital,” jelas Okta.
Meski demikian, ia tidak menampik peran vital Wikipedia bagi dunia pendidikan di Indonesia. Ia berharap ada titik temu melalui komunikasi konstruktif antara pemerintah dan pengelola platform agar akses dapat segera dipulihkan tanpa menabrak regulasi.
“Wikipedia sebagai aplikasi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun, pemanfaatan platform global tetap harus sejalan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia,” tutupnya.