fraksipan.com - Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap keras terhadap perusahaan tambang ilegal dan pihak-pihak yang membekinginya, termasuk kalangan jenderal aktif maupun purnawirawan, mendapat apresiasi tinggi dari anggota DPR Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding.
Menurutnya, langkah Presiden tersebut merupakan terobosan penting dalam upaya pemberantasan illegal mining yang selama ini merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.
"Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam hal pemberantasan tambang ilegal, apalagi jika melibatkan orang-orang berpengaruh," ujar Sarifuddin Sudding, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN, kepada Raja Media Network (RMN), Senin (18/7/2025).
Aparat Harus Bertindak Tegas
Legislator PAN ini menegaskan bahwa kerugian negara akibat praktik tambang ilegal sangatlah besar. Hal tersebut juga sudah disampaikan secara langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan beberapa hari lalu.
"Karena kita juga tidak bisa pungkiri bahwa memang banyak sekali kekayaan sumber daya alam kita yang dieksploitasi tanpa dokumen sah sesuai aturan perundang-undangan," jelasnya.
Sarifuddin Sudding yang dikenal sebagai politikus berlatar belakang pengacara dan pegiat HAM ini juga mendesak aparat hukum segera menindaklanjuti instruksi Presiden.
"Saya kira tidak ada kata lain. Aparat harus segera bertindak karena itu sudah merupakan perintah yang sangat jelas. Sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang sangat tinggi terhadap komitmen Presiden dalam memberantas tambang ilegal," tegasnya.
Presiden Prabowo: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (15/8/2025), Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kekayaan alam Indonesia harus benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat.
Beliau membeberkan bahwa dari potensi 5 juta hektar lahan sawit bermasalah, pemerintah telah berhasil menguasai kembali 3,1 juta hektar. Selain itu, pemerintah juga akan menertibkan tambang ilegal.
"Saya telah diberi laporan bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara minimal Rp300 triliun," ungkap Presiden Prabowo.
Lebih tegas lagi, Prabowo menekankan tidak akan ada pihak yang kebal hukum, sekalipun seorang jenderal.
"Saya beri peringatan, apakah orang besar, orang kuat, jenderal dari TNI, Polri, atau purnawirawan, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat," tegasnya.
Bagaimana pendapat Anda tentang komitmen Presiden Prabowo memberantas tambang ilegal ini? Apakah langkah tegas ini sudah tepat? Yuk tinggalkan komentar Anda di bawah!