fraksipan.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi VII menegaskan pentingnya pengelolaan hak siar Piala Dunia 2026 secara profesional oleh TVRI. Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers terkait Piala Dunia 2026 yang digelar TVRI pada 25 Maret 2026.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam kesempatan tersebut memaparkan sejumlah harapan DPR terhadap TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Ia menekankan bahwa pengelolaan siaran harus dilakukan secara profesional dengan terus meningkatkan kualitas tayangan.
“Kami di Komisi VII sebetulnya pada intinya hanya menginginkan agar TVRI punya martabat yang tidak kalah dengan televisi swasta lainnya, dan kalau dari pandangan kami di DPR ini semestinya TVRI sudah jauh melampaui televisi-televisi swasta sebab TVRI punya budget APBN,” ujar Saleh.
Selain kualitas tayangan, DPR juga menyoroti persoalan jaringan siaran, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Berdasarkan catatan rapat terakhir antara TVRI dan DPR, masih terdapat sejumlah jaringan yang dinilai belum optimal untuk mendukung penyiaran ajang sepak bola dunia tersebut.
“Dalam satu catatan rapat TVRI dengan DPR terakhir, bahwa di bagian Indonesia Timur ada beberapa jaringan yang tercatat dan dilaporkan di DPR belum maksimal untuk penyiaran Piala Dunia 2026 ini... tolong ini harus diperbaiki,” katanya.
Komisi VII juga mendorong TVRI untuk membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, guna meningkatkan mutu penyiaran. Kolaborasi dinilai penting agar kualitas tayangan semakin baik dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Tak hanya itu, DPR turut menekankan pentingnya sinergi antara TVRI dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Menurut Saleh, keterlibatan pemerintah daerah menjadi kunci karena masyarakat di daerah merupakan penonton utama siaran tersebut.
“Yang kita hibur itu adalah rakyat Indonesia yang dimana notabene itu adalah rakyat pemerintah daerah itu juga,” ujarnya.