fraksipan.com — Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya dukungan kebijakan anggaran dan penerapan regulasi tegas dalam mengatasi persoalan sampah dan lingkungan hidup di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Fraksi PAN DPR RI bertema “Peran Generasi Muda dalam Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan” di Jakarta.
Menurut Putri, pengelolaan sampah masih menjadi problem serius karena keterbatasan anggaran di tingkat pemerintah daerah. Ia menekankan perlunya kebijakan mandatory budget allocation sebesar 3 persen dari APBD untuk memastikan pengelolaan sampah tidak lagi dikesampingkan.
“Kalau tidak ada aturan wajib, biasanya anggaran sampah ditempatkan di prioritas terakhir. Padahal ini masalah mendesak yang langsung berdampak pada kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tegas Putri.
Selain aspek anggaran, Putri juga menyoroti belum maksimalnya penerapan prinsip polluter pays di Indonesia. Prinsip ini mewajibkan pihak yang mencemari atau membuang sampah sembarangan untuk menanggung biaya dampak lingkungannya.
“Di negara lain, orang takut buang sampah sembarangan karena sanksinya tegas. Di Indonesia, kesadaran itu masih lemah. Karena itu, perlu penerapan polluter pays principle secara konsisten agar ada efek jera,” ujarnya.
Putri menambahkan, tanpa langkah serius dari pemerintah dan masyarakat, krisis sampah akan semakin membebani Indonesia, mengingat produksi sampah nasional telah mencapai 35 juta ton per tahun dan mayoritas masih ditangani dengan sistem open dumping.
Ia pun menegaskan peran generasi muda sebagai motor perubahan gaya hidup ramah lingkungan sekaligus penggerak kesadaran publik. “Kalau kita mulai dari hal kecil seperti memilah sampah, menggunakan tumbler, mengurangi plastik sekali pakai, itu akan jadi fondasi gerakan besar untuk Indonesia yang lebih bersih,” tutup Putri.