fraksipan.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi, meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan penjelasan secara rinci terkait kebijakan pemblokiran fitur login atau editor pada platform Wikipedia.
Permintaan tersebut disampaikan Okta menyusul adanya desakan dari Koalisi Damai yang meminta Komdigi segera mencabut pemblokiran akses login Wikipedia karena dinilai dapat menghambat partisipasi kontributor dalam menyunting serta mengawasi konten di platform tersebut.
Menurut Okta, pemerintah perlu segera memberikan penjelasan resmi kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan di tengah masyarakat.
“Komdigi perlu menyampaikan pernyataan resmi agar ada kejelasan. Kebijakan yang berdampak pada akses informasi publik harus dijelaskan secara transparan dan akuntabel,” ujar Okta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Ia menilai keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat dapat memahami konteks kebijakan yang diambil pemerintah, terlebih ketika menyangkut platform digital yang selama ini banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan dan literasi.
Okta juga menegaskan bahwa jika pemblokiran tersebut berkaitan dengan belum dilakukannya pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) oleh perusahaan terkait, maka hal itu merupakan tanggung jawab pihak perusahaan yang bersangkutan.
“Jika memang belum dilakukan pendaftaran PSE, artinya itu merupakan kelalaian dari perusahaan tersebut, apalagi sebelumnya sudah diberikan pemberitahuan oleh Komdigi. Semua penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi dan melayani masyarakat Indonesia wajib mematuhi ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa kewajiban pendaftaran PSE merupakan bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus perlindungan hukum di ruang digital. Karena itu, seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik dalam negeri maupun asing, harus mematuhi regulasi yang berlaku.
Lebih lanjut, Okta menekankan pentingnya menjaga kedaulatan digital Indonesia, termasuk memastikan bahwa perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tunduk pada hukum nasional.
“Kedaulatan digital adalah bagian dari kedaulatan negara. Setiap perusahaan asing yang ingin beroperasi di Indonesia wajib mengikuti regulasi yang berlaku. Ini demi perlindungan pengguna dan kepastian hukum di ruang digital,” ujarnya.
Di sisi lain, Okta juga mengakui bahwa Wikipedia memiliki peran penting sebagai sumber referensi dan literasi digital yang banyak dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat luas.
“Wikipedia sebagai aplikasi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun pemanfaatan platform global tetap harus sejalan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku di Indonesia,” jelasnya.
Okta berharap polemik tersebut dapat segera diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan pengelola platform, sehingga akses masyarakat terhadap informasi tetap terjaga dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi dan kedaulatan digital nasional.