fraksipan.com - Peluncuran program 80.081 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat apresiasi tinggi dari Anggota DPR RI Fraksi PAN, Okta Kumala Dewi. Ia menilai inisiatif ini sebagai tonggak sejarah dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong dan kemandirian desa.
"Ini adalah catatan sejarah baru bagi bangsa kita. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan ekonomi dari bawah, dari desa," ujar Okta kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).
Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, di tengah ketidakpastian global seperti krisis iklim, ketahanan pangan, dan kesenjangan ekonomi, koperasi desa adalah solusi konkret dan strategis untuk membangun daya tahan ekonomi dari akar rumput.
"Ketika dunia dihadapkan pada ketidakpastian, kita justru harus memperkuat akar kita sendiri. Koperasi desa bisa menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya, karena hadir dan tumbuh bersama masyarakat," jelasnya.
Okta juga menekankan bahwa koperasi bukan semata instrumen ekonomi, melainkan bagian dari identitas bangsa yang diwariskan oleh para pendiri negara.
"Koperasi adalah ruh ekonomi yang diwariskan oleh para pendiri bangsa. Dalam konteks saat ini, koperasi juga bisa menjadi solusi konkret atas masalah yang makin meluas seperti pinjaman online ilegal dan judi daring yang memiskinkan rakyat kecil," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan optimisme terhadap keberhasilan Kopdes Merah Putih, khususnya karena program ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP PAN.
"Saya yakin dan percaya, di bawah kepemimpinan Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satgas Pusat, koperasi desa merah putih akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dari desa,” ungkapnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih bukan hanya program, tetapi gerakan moral dan ekonomi untuk melawan praktik-praktik ekonomi eksploitatif seperti rentenir dan tengkulak.
“Ini menjadi solusi nyata dari persoalan seperti rentenir, tengkulak, dan praktik ekonomi eksploitatif lainnya yang selama ini merugikan petani dan masyarakat kecil,” pungkasnya.