fraksipan.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi, menegaskan pentingnya mengedepankan jalur diplomasi untuk menyelesaikan sengketa wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia.
Menurut Okta, penyelesaian melalui perundingan tidak hanya mencerminkan kedewasaan politik luar negeri Indonesia, tetapi juga berkontribusi menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara di tengah dinamika geopolitik global.
“Diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan terkait batas wilayah. Langkah ini tidak hanya menunjukkan kedewasaan politik luar negeri kita, tetapi juga memperkuat persatuan ASEAN di tengah ketegangan global yang sedang terjadi,” ujarnya.
Okta menekankan, stabilitas kawasan menjadi kebutuhan mendesak, terutama saat dunia dihadapkan pada eskalasi konflik di berbagai wilayah. Ia menilai, ASEAN memiliki peran strategis sebagai zona damai dan kasus Ambalat bisa menjadi contoh penyelesaian sengketa secara damai bagi dunia internasional.
Meski mendukung jalur perundingan, Okta menilai langkah pengamanan di lapangan juga harus berjalan seiring. Ia mendorong patroli rutin TNI Angkatan Laut di wilayah Blok Ambalat sebagai bentuk kehadiran negara.
“Patroli ini adalah bentuk kehadiran negara di wilayah yang menjadi bagian dari kedaulatan kita. Kehadiran tersebut penting untuk memastikan wilayah tersebut tetap berada dalam kontrol Indonesia,” tegasnya.
Pernyataan Okta disampaikan di tengah perkembangan terbaru, di mana Malaysia menolak penggunaan istilah ‘Blok Ambalat’ dan lebih memilih menyebut wilayah itu sebagai ‘Laut Sulawesi’. Pemerintah Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono, menegaskan pembahasan masih berlangsung dalam kerangka teknis dan diplomatik dengan itikad baik dari kedua negara.
Okta menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya fokus pada solusi konstruktif.
“Perbedaan terminologi tidak boleh mengalihkan fokus utama kita, yaitu mencari solusi terbaik menyelesaikan sengketa dengan tetap menjaga kedaulatan Indonesia. Kita harus teguh di meja perundingan, sambil tetap siaga di kedaulatan wilayah kita,” pungkasnya.