fraksipan.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PAN, Muhammad Hatta, menilai bahwa penerapan standardisasi desa wisata merupakan langkah penting untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa sekaligus memperkuat sektor pariwisata nasional.
Hal itu disampaikan Hatta saat mendampingi Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Desa Wisata Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Wanurejo, Kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (7/11/2025).
Menurut Hatta, desa wisata yang dikelola secara profesional dan sesuai standar akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, baik bagi masyarakat lokal maupun bagi negara melalui peningkatan devisa.
“Saya contohkan di (Umbul) Ponggok dari dapil saya di Klaten. Itu satu desa bisa menghasilkan Rp12 miliar setahun. Bayangkan kalau satu desa bisa seperti itu di seluruh Indonesia — luar biasa! Devisa pariwisata dari desa wisata itu sungguh besar potensinya,” ujar Hatta.
Politisi PAN ini menekankan bahwa penerapan standardisasi desa wisata dapat mendorong terciptanya desa rintisan, desa berkembang, dan desa mandiri yang berdaya saing tinggi.
Hatta juga menegaskan, penguatan desa wisata akan memberikan dampak ganda: memperkaya daya tarik destinasi utama seperti Borobudur, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi warga sekitar.
“Jika desa-desa di sekitar destinasi utama memiliki standar pelayanan, fasilitas, dan pengelolaan yang baik, maka pengunjung akan lebih betah dan dampak ekonominya akan langsung dirasakan masyarakat desa,” jelasnya.
Melalui langkah ini, Fraksi PAN berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata.
“Standardisasi ini bukan sekadar aturan, tapi bentuk keberpihakan terhadap masyarakat desa agar mereka bisa mandiri secara ekonomi,” tegas Hatta.
Desa wisata bukan sekadar destinasi, tapi mesin ekonomi rakyat. Bagaimana menurut Anda, sudahkah desa di daerah Anda siap menjadi desa wisata berstandar nasional?