fraksipan.id — Komisi VII DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp500 juta untuk mendukung pemulihan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bantuan tersebut difokuskan sebagai tambahan modal usaha dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi daerah.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan bantuan ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM kembali menjalankan usahanya pascabencana.
“Tujuannya agar masyarakat, khususnya pelaku usaha, bisa kembali berusaha dan roda ekonomi segera bergerak,” ujar Saleh usai berdialog dengan pelaku UMKM di Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman, Kota Pariaman, Senin.
Saleh mengakui nilai bantuan tersebut belum sebanding dengan jumlah pelaku UMKM yang terdampak. Karena itu, Komisi VII turut mengajak berbagai pihak untuk bersama-sama mendorong pemulihan ekonomi masyarakat.
Bantuan yang disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini diharapkan mampu mempercepat kebangkitan ekonomi lokal, terutama sektor UMKM yang menjadi tulang punggung masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga berdialog langsung dengan para pelaku UMKM guna mengetahui kondisi terkini serta menyerap aspirasi mereka. Selain itu, para pelaku usaha diberikan motivasi agar tetap bangkit dan optimistis dalam memulai kembali usaha pascabencana.
Saleh juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat oleh pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyambut baik dukungan dari Komisi VII DPR RI dan mitra kerjanya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti meski harus dibagi kepada banyak pelaku UMKM yang terdampak.
“Bantuan ini akan kami salurkan kepada pelaku usaha yang terdampak. Memang nilainya tidak besar karena jumlah korban cukup banyak,” kata John Kenedy Azis.
Ia juga meminta izin agar sebagian bantuan dapat dimanfaatkan untuk membersihkan material lumpur yang menimbun rumah sekaligus tempat usaha warga.
“Ada wilayah yang ketebalan lumpurnya mencapai satu meter, bahkan sudah mengeras. Pembersihan ini sangat mendesak agar aktivitas warga bisa kembali normal,” pungkasnya.
Bantuan ini menjadi salah satu langkah konkret DPR RI dalam memastikan pemulihan ekonomi masyarakat berjalan seiring dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.