fraksipan.com - Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap kinerja aparat penegak hukum di Sulawesi Tengah, khususnya keberhasilan Operasi Madago Raya dalam mengembalikan stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Poso. Hal ini disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi III ke Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (25/7/2025).
Kunjungan tersebut dipusatkan di Aula Rupatama Polda Sulteng, dan dihadiri oleh pimpinan serta jajaran lembaga penegak hukum daerah, termasuk Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng N. Rahmat, dan Kepala BNNP Sulteng Brigjen Pol Ferdinand Maksi Pasule.
Rombongan DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, didampingi Anggota Komisi III asal Dapil Sulawesi Tengah dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding, serta anggota lainnya.
Stabilitas Keamanan Membaik, Pendekatan Pencegahan Ditekankan
Dalam paparannya, Sarifuddin Sudding menekankan pentingnya peran Polri dalam menegakkan hukum dengan mengedepankan keadilan dan transparansi. Ia juga menyoroti perubahan positif yang signifikan di wilayah Poso.
“Alhamdulillah, situasi di Poso sudah jauh membaik berkat upaya bersama. Meski begitu, pendekatan pencegahan tetap harus diutamakan agar kejadian kelam di masa lalu tidak terulang kembali,” ungkap Sarifuddin, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PAN Sulawesi Tengah.
Ia menilai bahwa keberhasilan Operasi Madago Raya dalam memutus mata rantai jaringan terorisme di wilayah tersebut merupakan capaian strategis, yang berdampak langsung pada membaiknya citra dan keamanan di Poso.
“Kita patut apresiasi kerja keras aparat kepolisian, TNI, dan seluruh elemen yang terlibat. Namun, upaya membangun kembali kepercayaan publik juga harus terus dilanjutkan, khususnya melalui pendekatan sosial dan edukatif di masyarakat,” tambahnya.
Fokus Pengawasan Penegakan Hukum di Daerah
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda nasional Komisi III DPR RI dalam menyerap aspirasi, mengevaluasi kebijakan penegakan hukum, serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.
RDP yang berlangsung juga membuka ruang dialog antara anggota dewan dan pejabat penegak hukum dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Topik yang dibahas mencakup pemberantasan narkoba, kejahatan siber, pertambangan ilegal, hingga optimalisasi pelayanan hukum bagi masyarakat.
Komisi III menegaskan komitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan dukungan terhadap aparat penegak hukum agar tetap berpihak pada keadilan dan kepentingan rakyat.