fraksipan.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, Iskandar, menyuarakan dukungan penuh terhadap penguatan peran Koperasi Merah Putih sebagai alat strategis dalam mendistribusikan kebutuhan pokok dan membangkitkan ekonomi desa. Ia menegaskan bahwa program ini tidak boleh terhambat oleh birokrasi yang rumit dan perlu diberi keleluasaan operasional agar dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat.
“Koperasi Merah Putih ini bukan program biasa. Kalau kita serius, ini bisa jadi game changer di desa. Jangan tunggu izin ini-itu, berikan mereka kuota langsung untuk menyalurkan sembako dan kebutuhan pokok,” ujar Iskandar saat Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (23/6/2025).
Iskandar menjelaskan bahwa potensi koperasi ini sangat besar, terlebih jika melihat jumlah desa dan kelurahan di Sumatera Selatan yang mencapai lebih dari 3.200. Ia memperkirakan, jika tiap koperasi diberikan plafon dana sebesar Rp3 miliar untuk mendistribusikan barang kebutuhan pokok, maka total perputaran ekonomi yang tercipta bisa mencapai lebih dari Rp3 triliun.
“Ini bukan sekadar koperasi, tapi motor penggerak ekonomi rakyat. Kalau kita kalikan plafon dengan jumlah desa, ini bisa jadi gelombang ekonomi desa yang luar biasa,” jelasnya.
Lebih dari sekadar perantara distribusi, menurut Iskandar, koperasi memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan pupuk. Dengan jaringan yang langsung menyentuh desa-desa, koperasi mampu menawarkan harga yang lebih terjangkau dan memangkas ketergantungan masyarakat terhadap pengecer besar.
“Berikan mereka peran, jangan hanya menonton. Koperasi bisa jadi tulang punggung logistik pangan rakyat,” tegasnya lagi, mengibaratkan peran koperasi seperti jembatan antara produsen dan konsumen, layaknya pupuk bagi petani atau gabah bagi pedagang.
Iskandar juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, terutama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, serta perusahaan-perusahaan negara. Ia menekankan bahwa sinergi ini krusial agar Koperasi Merah Putih tidak terhenti di atas meja birokrasi, tetapi benar-benar hadir dan berfungsi di lapangan.
“Harus ada empati kelembagaan. Jangan biarkan koperasi mati di meja birokrasi. Sinergi antara kementerian dan BUMN mutlak diperlukan agar koperasi ini benar-benar bisa hadir di lapangan,” tandasnya.
Bagi Iskandar, jika Koperasi Merah Putih dijalankan secara serius, maka wajah ekonomi desa bisa berubah secara signifikan. Ia menilai program ini merupakan bentuk nyata dari ekonomi gotong royong yang sesungguhnya—di mana rakyat tidak lagi bergantung pada tengkulak atau jaringan distribusi besar.