fraksipan.id - Sejumlah fraksi di DPR RI menyatakan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi gaji pejabat sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak krisis global.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah yang diambil pemerintah sepanjang bertujuan untuk kepentingan rakyat.
“Jadi apa yang diusulkan Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan,” ujar Eddy, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, negara perlu mengambil langkah-langkah strategis, termasuk efisiensi anggaran, dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Dukungan terhadap wacana tersebut juga disampaikan oleh fraksi lain di DPR. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menyatakan kesiapannya jika gaji pejabat, termasuk anggota DPR, perlu dipotong demi kepentingan negara.
Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepekaan terhadap kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.
“Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan,” kata Sarmuji.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni turut mendukung upaya pemerintah dalam mencari solusi terbaik bagi masyarakat, meski ia mengingatkan agar kebijakan terkait gaji tetap dikaji secara matang.
“Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji dengan baik, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong berbagai langkah penghematan sebagai respons terhadap tekanan global, termasuk pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta opsi penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).
Presiden juga mencontohkan kebijakan efisiensi yang dilakukan sejumlah negara, seperti Pakistan, yang menerapkan pemangkasan gaji pejabat, pengurangan hari kerja, hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
Langkah-langkah tersebut, menurut Presiden, dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan penghematan yang tepat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.