fraksipan.com – Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ashabul Kahfi, meminta pemerintah untuk mengaji ulang wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam perbaikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
Ashabul menegaskan, penggunaan APBN harus dilakukan dengan kehati-hatian, serta memperhatikan aspek legalitas, urgensi, keadilan, dan kepentingan masyarakat secara luas.
“Prinsip dasarnya, setiap alokasi anggaran negara harus mengacu pada aturan dan mekanisme yang jelas, transparan, serta memiliki dasar hukum yang kuat,” ujar Ashabul di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ashabul menekankan pentingnya akuntabilitas dan proporsionalitas dalam setiap penggunaan APBN. Ia juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan alternatif pendanaan lain yang lebih tepat sasaran.
“Jika ada sumber pendanaan lain seperti dana tanggap darurat atau bantuan sosial, itu bisa dipertimbangkan agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat,” lanjutnya.
Ashabul menegaskan, DPR RI bukan dalam posisi menolak atau menyetujui penggunaan APBN tersebut, namun memastikan agar setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang kuat dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kami di DPR memastikan setiap penggunaan APBN dilakukan sesuai prosedur, memiliki legitimasi hukum yang jelas, dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” tegas legislator PAN asal Sulawesi Selatan itu.
Ashabul juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny yang menewaskan sejumlah santri pada 29 September 2025 lalu.
“Kita semua tentu sangat prihatin. Ini musibah besar yang menyangkut keselamatan jiwa dan masa depan para santri. Pemerintah memang perlu mengambil langkah cepat dan terukur,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa perbaikan sementara Ponpes Al Khoziny akan menggunakan dana APBN, meski tidak menutup kemungkinan adanya bantuan dari pihak swasta.
Setiap rupiah APBN harus digunakan secara hati-hati, akuntabel, dan berkeadilan. Legislator PAN Ashabul Kahfi mengingatkan pemerintah agar penanganan Ponpes Al Khoziny tidak mengabaikan prinsip dasar penggunaan anggaran negara.