fraksipan.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan selama masa libur sekolah Desember hingga awal Januari 2026. Kebijakan ini mendapat perhatian serius dari Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, khususnya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), agar pelaksanaannya tidak semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN di Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menegaskan bahwa keberlanjutan program MBG di masa libur sekolah harus didasarkan pada kebutuhan nyata serta persetujuan orang tua siswa.
“Kalau MBG diteruskan saat libur, itu harus betul-betul berbasis kebutuhan dan persetujuan orang tua, bukan sekadar mengejar serapan program,” ujar Ashabul Kahfi kepada wartawan, Senin (22/12/2025).
Ashabul menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan Badan Gizi Nasional (BGN) jika program MBG tetap dijalankan di luar masa belajar. Salah satunya adalah keakuratan dan transparansi data penerima manfaat. Menurutnya, data anak penerima MBG harus benar-benar valid dan telah mendapat persetujuan orang tua atau wali.
“Harus jelas siapa yang mengambil di sekolah, siapa yang perlu diantar, kapan jadwalnya, dan siapa penanggung jawabnya,” tegasnya.
Selain itu, Ashabul menilai perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus selama masa libur sekolah. SOP tersebut, kata dia, harus sederhana, mudah dipahami, dan dapat diterapkan secara seragam di seluruh daerah. Ia juga membuka kemungkinan distribusi dilakukan melalui menu siap santap atau bahan pangan kering untuk beberapa hari sekaligus demi efisiensi.
Terkait mutu layanan, Ashabul menekankan bahwa aspek keamanan pangan dan kualitas gizi tidak boleh dikompromikan, meskipun pelaksanaan MBG dilakukan di luar aktivitas sekolah.
“Keamanan pangan dan mutu gizi tidak boleh ditawar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang nyata dan tidak sebatas administratif. Menurutnya, perlu ada sistem pelacakan yang jelas, mulai dari data penerima, waktu penyaluran, hingga lokasi distribusi. Audit internal serta kanal pengaduan cepat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi kendala di lapangan.
Lebih lanjut, Ashabul menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, hingga pelaksana teknis di lapangan menjadi kunci keberhasilan program MBG selama masa libur. Komunikasi publik yang terbuka dinilai penting agar orang tua memahami mekanisme, jadwal distribusi, jenis makanan yang diberikan, hingga saluran pengaduan.
“Orang tua harus tahu jadwalnya, mekanismenya, jenis makanan yang diterima, dan ke mana harus menyampaikan keluhan jika ada kendala,” pungkasnya.