fraksipan.com — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PAN dari dapil SulawesiBarat, Ajbar, menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Menteri Kehutanan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI terkait penyesuaian RKA Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2026, Selasa (16/9/2025).
Atas nama Fraksi PAN ia menyetujui alokasi anggaran Kementerian Kehutanan sebesar Rp6,039 triliun. Ia mengapresiasi peningkatan sebesar 2,241 persen dari pagu indikatif serta naiknya pendapatan kementerian hingga Rp7,3 triliun. Namun, menurutnya, tantangan sektor kehutanan masih jauh lebih besar dibanding tambahan anggaran yang tersedia.
“Deforestasi Indonesia mencapai rata-rata 300 ribu hektare per tahun sepanjang 2024–2025. Kerugian ekonomi akibat kerusakan hutan bahkan diperkirakan mencapai Rp300 triliun per tahun,” tegas Ajbar.
Ajbar juga menyoroti program penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) seluas 136.819 hektare serta pemberian akses elola masyarakat seluas 57 ribu hektar yang disebutnya sebagai langkah progresif. Akan tetapi, Ajbar meminta agar program tersebut disinkronkan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan disertai mekanisme penyelesaian konflik lahan yang jelas.
“Di dapil saya, masyarakat sering mengadu. Mereka suadah memiliki sertifikat dan menanam kayu jati puluhan tahun, tetapi tiba-tiba lahannya diklaim masuk kawasan hutan lindung. Ini pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” ungkapnya.
Selain itu, Ajbar menyanakan alokasi spesifik untuk program agroforestry sesuai Perpres 12/2025. Ia mengapresiasi peningkatan anggaran berbasis masyarakat sebesar Rp511,9 miliar yang menurut riset IPB mampu menciptakan 250 lapangan kerja langsung untuk setiap Rp1 miliar investasi.
“Di Kabupaten Mamasa, 80 persen wilayah merupakan kawasan hutan. Karena itu, kami berharap program Kementerian Kehutanan benar-benar menyasar masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan lindung dan HPT,” pungkas Ajbar.