fraksipan.id — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Slamet Ariyadi, menyoroti masih belum optimalnya sinergi antar lembaga dalam upaya menjaga keamanan laut nasional. Ia menegaskan bahwa isu keamanan maritim tidak lagi semata berkaitan dengan potensi ekonomi, tetapi telah menjadi bagian dari kepentingan strategis dan geopolitik negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Slamet dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI bersama Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Senin (19/1/2026).
Menurut Slamet, dalam sejumlah laporan kinerja tahunan Bakamla masih ditemukan adanya hambatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan efektivitas pengawasan dan penegakan keamanan di wilayah perairan Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Keamanan laut hari ini bukan hanya soal kekayaan dan potensi sumber daya, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan posisi geopolitik Indonesia. Karena itu, sinergi antar lembaga harus diperkuat agar pengawasan dan pengamanan perairan berjalan lebih efektif,” ujar Slamet.
Ia meminta Bakamla memaparkan strategi konkret untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan kementerian dan institusi yang memiliki kewenangan di wilayah laut. Slamet menilai langkah tersebut penting untuk menutup celah pengawasan yang kerap dimanfaatkan oleh pelanggaran hukum di laut.
Lebih lanjut, Slamet menegaskan bahwa penguatan sinergi bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional di kawasan maritim.