fraksipan.id – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), M. Hoerudin Amin, menekankan pentingnya integrasi dan sinkronisasi data antarlembaga pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Hal tersebut disampaikan Hoerudin dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Statistik bersama Tim Panja Pemerintah, Kamis (12/11/2026). Rapat tersebut mengagendakan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Statistik. Dalam rapat tersebut, Hoerudin menyoroti pentingnya peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghimpun data secara menyeluruh sebagai dasar penyelenggaraan statistik nasional. Menurutnya, proses statistik tidak dapat berjalan tanpa ketersediaan data yang akurat dan dukungan dari berbagai pihak.
“Kalau BPS menyebut mengumpulkan data, artinya data itu harus mencakup keseluruhan. Statistik merupakan proses pengolahan dan perhitungan. Pekerjaan statistik tidak akan ada kalau tidak ada data. Maka, statistik harus bekerja sama dengan seluruh pihak,” ujar Hoerudin. Ia juga mencontohkan persoalan perbedaan data antara BPS dan sektor pertanian terkait produksi jagung. Ketika masing-masing instansi memiliki data dan pernyataan yang berbeda, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksinkronan informasi yang berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Menurut Hoerudin, pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan data sektoral tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan sistem yang memungkinkan seluruh data antarlembaga saling terhubung dan menggunakan acuan yang selaras. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penguatan koordinasi antarlembaga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tentang Statistik. Data harus terintegrasi, tersinkronisasi, dan terkoneksi agar kebijakan pembangunan memiliki landasan informasi yang konsisten.
“Data harus terintegrasi, tersinkronisasi, dan terkoneksi. Kalau tidak, pembangunan kita bisa semrawut. Data itu ibarat nadi yang mengalirkan seluruh kepentingan bangsa kita,” tegasnya. Melalui pembahasan RUU tentang Statistik, Hoerudin berharap tata kelola statistik nasional dapat semakin memperkuat koordinasi antarlembaga, sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan pembangunan yang lebih tepat sasaran.