fraksipan.id - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc., menyoroti pentingnya kepastian hak ekonomi bagi daerah penghasil sumber daya alam dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan Andi dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI, Kamis (12/11/2026), dengan agenda presentasi tim ahli dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam rapat tersebut, Andi menyoroti besarnya potensi sumber daya alam di kedua provinsi yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pembangunan. Ia menyebut NTB memiliki potensi sumber daya mineral, termasuk pertambangan Newmont, sementara NTT memiliki potensi energi panas bumi. Menurutnya, kekayaan sumber daya tersebut seharusnya memberikan manfaat ekonomi yang lebih nyata bagi daerah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah participating interest (PI) sebesar 10 persen bagi daerah dalam pengelolaan hulu minyak dan gas bumi.

Andi menilai kepastian mengenai hak partisipasi daerah perlu mendapat perhatian dalam pembahasan revisi undang-undang provinsi. Ia juga menyoroti adanya daerah penghasil gas yang masih kesulitan memperoleh hak partisipasi tersebut. "Contohnya daerah penghasil gas sampai saat ini daerahnya harus masih mengemis-ngemis untuk dapat yang 10 persen," ujar Andi.

Ia juga menyinggung bahwa dalam praktiknya pemerintah pusat masih memberikan porsi secara bertahap, yang menurut penjelasannya baru mencapai 2,5 persen. Karena itu, Andi mempertanyakan mengapa ketentuan mengenai hak ekonomi daerah tersebut belum disebutkan secara eksplisit dalam pembahasan revisi UU Provinsi NTB dan NTT. "Ini kan tidak ada disebutkan di sini. Kalau kita bicara dengan sangat-sangat membantu daerah, yang diatur sebenarnya participating interest ini 10 persen bagi daerah-daerah," tegasnya.

Menurut Andi, kepastian hak ekonomi daerah menjadi penting agar daerah penghasil tidak terus bergantung pada pemerintah pusat, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam yang dimilikinya. Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan daerah membiayai pembangunan infrastruktur yang kebutuhannya sangat besar.

Dengan potensi mineral dan energi yang dimiliki, Andi menilai NTB dan NTT perlu mendapatkan perhatian dalam penguatan manfaat ekonomi sumber daya alam bagi daerah. Pembahasan revisi kedua undang-undang tersebut diharapkan tidak hanya memperhatikan aspek penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga persoalan keadilan fiskal dan keberpihakan terhadap pembangunan daerah.