fraksipan.id — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Ajbar, menegaskan bahwa penurunan angka deforestasi nasional tidak boleh langsung dimaknai sebagai keberhasilan mutlak pemerintah dalam menjaga hutan Indonesia.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan serta Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran direksi PT Perkebunan Nusantara (Holding), Perum Perhutani, dan PT Inhutani di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (19/1/2026).
Menurut Ajbar, penurunan deforestasi perlu dibaca secara kritis karena bisa jadi bukan semata-mata disebabkan oleh menurunnya tekanan perambahan, melainkan karena semakin menyempitnya luas hutan yang tersisa.
“Jangan sampai kita membaca penurunan deforestasi sebagai keberhasilan mutlak. Bisa jadi angka itu turun karena ruang hutan yang bisa ditebang juga makin sempit. Ini berbahaya kalau membuat kita merasa aman padahal tantangannya masih besar,” ujar Ajbar.
Meski demikian, Ajbar tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola kehutanan melalui pemanfaatan teknologi, seperti sistem pemantauan Jaga Rimba dan peringatan dini berbasis kecerdasan buatan, serta upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Ia menekankan, ke depan pemerintah perlu memastikan bahwa setiap capaian angka benar-benar sejalan dengan pemulihan kondisi hutan di lapangan, bukan sekadar keberhasilan administratif atau statistik.
Ajbar juga meminta agar data deforestasi yang disampaikan kepada publik dilengkapi dengan indikator kualitas pemulihan kawasan, termasuk keberlanjutan ekosistem dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar hutan.
“Yang kita jaga bukan hanya angka di atas kertas, tapi masa depan hutan dan kehidupan masyarakat yang bergantung padanya,” tegasnya.